1. Bursa Prancis (PSE)
Prancis merupakan pendukung utama akuntansi nasional di
dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General (kode
akuntansi nasional) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Revisi kode
tersebut dilakukan pada tahun 1957. Revisi selanjutnya terjadi pada tahun 1982
berdasarkan Direktif Keempat Uni Eropa (UE). Pada tahun 1986, rencana tersebut
diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif Ketujuh UE terhadap
laporan keuangan konsolidasi dan dirrevisi lebih lanjut pada tahun 1999.
Plan
Comptable Generalber berisi:
· Tujuan
dan prinsipakuntansi serta pelaporan keuangan.
· Definisi
aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
· Aturan
pengakuan dan penilaian
· Daftar
akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
· Contoh
laporan keuangan dan aturan penyajian-penyajiannya
Akuntansi di Prancis sangat
terkait dengan kode sehingga sangat mungkin untuk melewatkan kenyataan bahwa
legislasi hukum komersial (yaitu Code de Commerce) dan ukum pajak sebenarnya
menentukan banyak praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Prancis. Code de
Commerce berawal dari ordinansi Coulbert (Menteri Keuangan pada era Louis XIV)
pada tahun 1637 dan 1681 dan diberlakukan oleh Napoleon pada tahun 1807 sebagai
bagian dari hukum yang diciptakannya berdasarkan hukum tertulis.
Dasar utama aturan akuntansi
di Prancis adalah Hukum Akuntansi 1983 dn Dekrit Akuntansi 1983, yang membuat
Plan Comptable General wajib digunakan oleh seluruh perusahaan. Kedua dokumen
tersebut menjadi bagian dari Code de Commers. Legislasi Code de Commerce
mengandung ketentuan akuntansi dan pelaporan yang eksentif.
Ciri khusus akuntansi di
Prancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara
tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Hukum
memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan
Internasional (IFRS) atau bahkan prinsip akuntansi yang diterima umum di AS
(GAAP) dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Alasan utama untuk
fleksibilitas ini adalah ketika Direktif Ketujuh UE diberlakukan pada tahun
1986, banyak perusahaan multinasional dari Prancis yang telah menyusun laporan
keuangan konsolidasi berdasarkan prinsip Anglo-Saxon untuk keperluan pencatatan
saham di luar negeri. Perusahaan Prancis yang mengacu pada IFRS tau GAAP AS
sering menyatakan bahwa laporan keuangan mereka telah sesuai baik dengan
standar Prancis maupun dengan standar internasional atau AS.
Ketentuan
Pelaporan Keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini:
1. Neraca
2. Laporan
Laba Rugi
3. Catatan
atas Laporan Keuangan
4. Laporan
Direktur
5. Laporan
Auditor
Ciri utama pelaporan di
Prancis adalah ketentuanmengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan
detail, yang meliputi hal-hal berikut:
Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
(contoh kebijakan akuntansi)
· Perlakuan
akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
· Laporan
perubahan aktiva tetap dan depresiasi
· Detail
provisi
· Analisis
piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
· Daftar
anak perusahaan dan kepemilikan saham
· Jumlah
komitmen pension dan imbalan pascakerja lainnya
· Etail
pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
· Rata-rata
jumlah karyawan sesuai golongan
2. Bursa Republik Rakyat Cina
(SSE)
Sejarah akuntansi
cina berawal pada tahun 2200 SM selama masa Dinasti Hsiu, di mana akuntansi
digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan
bangsawan. Pada tahun 1949, Cina menerapkan suatu perekonomian terencana yang
sangat berpusat, yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang
dianut Uni Soviet sehingga sistem akuntansinya seragam berisi seluruh aturan
akuntansi yang mencakup semua hal yang wajib diikuti oleh perusahaan milik Negara
di seluruh Negara Cina. Pelaporan keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap.
Pelaporan keuangan menekankan neraca dan akuntansi menekankan perhitungan
secara kuantitas dan perbandingan biaya dan kuantitas. Meskipun demikian,
peranannya dalam pengambilan keputusan masih berada di bawah wewenang pusat.
Perekonomian Cina saat ini disebut juga perekonomian hybrid, di mana Negara
mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara sector komersial
dan swasta diatur oleh sistem berorientasi pasar.
Hukum akuntansi yang
diamandemen pada tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip umum akuntansi dan
mendefinisikan peranan pemerintah dan masalah-masalah yang memerlukan prosedur
akuntansi. Dewan Negara juga telah mengeluarkan Aturan Pelaporan dan Akuntansi
Keuangan bagi perusahaan (FARR-Financial Accounting and Reporting Rules for
Enterprises). Pada tahun 1992, Kementrian Keuangan mengeluarkan Standar
Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis (Accounting
Standards for Business Enterprises-ASBE) yang berupaya mengharmonisasikan
praktek domestic dan mengharmonisasikan praktek di Cina dengan praktek di Internasional.
Pada tahun 1998, Kementrian Keuangan mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina (China Accounting Standards Committee-CASC)
yang bertanggungjawab mengembangkan standard akuntansi. Proses penetapan ini
mencakup pembagian tugas melakukan penelitian kepada sejumlah gugus tugas,
penerbitan draft ekspor, dan dengar pendapat umum. Komisi Pengatur Pasar Modal
Cina (China Securities Regulatory
Commision-CSRC) mengatur 2 bursa efek di Cina: Shanghai yang dibuka pada
tahun 1990 dan Shenzen yang dibuka ada tahun 1991. Komisi tersebut menetapkan
panduan pengaturan, merumuskan, dan menegakkan pengaturan pasar dan menyetujui
penawaran saham perdana dan saham baru. Institut Akuntan Publik bersertifikat
di Cina (Chinese Institute of Certified
Public Accountants-CICPA) yang didirikan pada tahun 1998 berfungsi mengatur
audit perusahaan sector swasta. Asosiasi Auditor Publik Bersertifikat di Cina (Chinese Association of Certified Public
Auditor-CACPA) bertanggungjawab atas audit perusahaan milik Negara dan
berada di bawah wewenang organisasi yang terpisah, Kantor Audit Negara.
Ketentuan
Pelaporan Keuangan
Perusahaan harus melaporkan berikut ini:
1. Neraca
2. Laporan
laba rugi
3. Laporan
arus kas
4. Catatan
atas laporan keuangan, dan
5. Penjelasan
kondisi keuangan.
Laporan
tambahan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi segmen yang konsisten dengan
standard internasional. Catatan mencakup pernyataan informasi mengenai
kebijakan akuntansi. Metode pembelian wajib digunakan untuk mencatat
penggabungan usaha dan goodwill harus dihapusbukukan selama tidak lebih dari 10
tahun. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan terhadap perusahaan lain
melebihi 20%, Biaya histories merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud:
revauasi aktiva tidak diperkenankan. Metode depresiasi dipercepat dan unit
produksi juga diperbolehkan. FIFO, rata-rata dan LIFO merupakan metode
penentuan biaya yang diperbolehkan dan nilai persediaan diturunkan karena
penurunan harga dan keuangan. Aktiva tidak berwujud yang dibeli dicatat
berdasarkan harga perolehannya dan diamortasi selama periode manfaat. Aktiva
direvaluasi apabila terjadi perubahan kepemilikan seperti saat sebuah
perusahaan Negara diprivatisasikan.
Tiga
metode akuntansi untuk pajak yang tangguhan yang diperbolehkan:
(1)
metode arus langsung (flow-through),
di mana tidak terdapat pajak tangguhan,
(2)
metode penangguhan, di mana pajak tangguhan tidak disesuaikan terhadap
perubahan tarif pajak yang selanjutnya, dan
(3)
metode kewajiban, di mana pajak tangguhan disesuaikan terhadap perubahan tarif
pajak selanjutnya.
3. Bursa Efek London (LSE)
Bursa Efek London adalah
sebuah bursa saham yang didirikan pada 1801, bursa ini merupakan salah satu
bursa saham terbesar di dunia, dengan banyak pencatatan saham dari luar negeri
dan juga perusahaan Britania Raya. Pada Juli 2004 Bursa Efek London pindah dari
Threadneedle Street ke Paternoster Square yang resmi dibuka oleh Ratu Elizabeth
II pada 27 Juli 2004. Pada Oktober 2013 LSE membuat indeks baru, yaitu Islamic index dengan menerbitkan
obligasi syariah untuk memperkuat hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan dunia
islam dan adanya perkembangan ekonomi syariah di dunia.
Dua sumber utama standar
akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi.
Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas diatur oleh aktiva
yang disebut sebagai undang-undang perusahaan. Undang-undang perusahaan
disesuaikan, diperluas dan dikonsolidasikansepanjang tahun. Penetapan standar
di Inggris berkembang dari rekomendasi atas prinsip akuntansi (yang dikeluarkan
oleh Institut Akuntan Berizin Resmi di Inggris dan Wales) hingga komite
pembentukan Komite Pengarah Standar akuntansi (Accounting Standards Steering
Committee) pada tahun 1970, yang kemudian dinamakan sebagai Komite Standar
Akuntansi (Accounting Standards Committee-ASC). ASC mengeluarkan Pernyataan
Praktik Akuntansi Standar (Statements on Standards Accounting Practice-SSAP).
SSAP dikeluarkan dan dikukuhkan oleh enam badan akuntansi tersebut diatas, di
mana salah stunya secara efektif dapat melakukan veto terhadap standar yang
ada. Laporan Dearing, yang dikeluarkan pada tahun 1988, mengungkapkan
ketidakpuasan dengan proses penetapan standar yang ada. Undang-Undang Perusahaan
tahun 1989 merupakan hal penting tidak hanyadalam menggabungkan Direktif
Ketujuh UE, tetapi juga dalam meratifikasi rekomendasi Laporan Dearing.
Undang-Undang tahun 1989
tersebut menciptakan Dewan Pelaporan Keuangan (Finance Reporting Council-FRC)
yang baru dengan tugas untuk mengawasi tiga bagiannya:
1.
Badan Standar Akuntansi (Accounting Standards
Committe-ASB) yang menggantikan ASC pada tahun 1990,
2.
Sebuah Gugus Masalah Mendesak (Urgent Issue
Task Force-UITF) dan
3.
Sebuah Panel Pengawas Pelaporan Keuangan.
Ketentuan
Pelaporan Keuangan
Komponen laporan keuangan berupa :
1.
Laporan Direksi
2.
Neraca
3.
Laporan Laba Rugi
4.
Laporan Arus Kas
5.
Laporan Total Keuntungan dan Kerugian Yang
Diakui
6.
Catatan Atas Laporan Keuangan
7.
Laporan Auditor
Source :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar