I. PENDAHULUAN
Cobalah sejenak kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini. Berbagai peristiwa kelaparan yang menyedihkan, maraknya demonstransi menuntut adanya perbaikan di berbagai bidang kepentingan serta krisis BBM yang memunculkan antrian panjang BBM yang sangat ironis. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi. Berbagai peristiwa tadi merupakan persoalan-persoalan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah kita. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem yang dapat menjawab persoalan tadi, sistem ekonomi yang berlaku di suatu negara diharapkan akan dapat menjawab berbagai persoalan tadi.
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.
Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.
Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada.
Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai : Sarana pendorong untuk melakukan produksi, Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu, Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik.
Permasalahan Ekonomi, Seperti kita ketahui bersama, kelangkaan merupakan permasalahan inti dalam ekonomi.
Berangkat dari permasalahan ini, maka manusia senantiasa berupaya mencari berbagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini dialami oleh semua negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang, namun juga oleh negara maju.
Dalam ekonomi modern, berkembang 3 persoalan pokok yang harus dicarikan cara pemecahannya. Persoalan ini meliputi : Apa dan berapa barang yang harus diproduksi (What) Bagaimana cara memproduksi (How) Untuk siapa barang dan jasa diproduksi (for whom).
Mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya, sehingga beras merupakan barang yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ini menjawab permasalahan ekonomi pertama yaitu What.
Kegiatan pertanian yang dilakukan untuk memproduksi beras dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun secara modern. Usaha yang dilakukan tersebut merupakan cara manusia menjawab permasalahan ekonomi yang kedua yaitu How.
Beras yang dihasilkan petani ditujukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia yang mengkonsumi nasi, ini merupakan jawaban permasalahan ekonomi ketiga, yaitu for whom.
II. ISI
A. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia
· Sistem Demokrasi Ekonomi (Orde Baru)
Sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
Berlandaskan Idiil => Pancasila dan Konstitusional => UUD 1945
Ø Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi :
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ø Ciri-Ciri Negatif hal-hal yang harus dihindarkan :
1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
2) Sistem etatisme; Negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3) Monopoli; Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.
· Sistem Ekonomi Kerakyatan (Reformasi)
Masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
Ø Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan :
1) Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
2) Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
3) Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4) Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5) Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
B. Sistem Perekonomian Indonesia
1. Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai - nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam sistem ekonomi pancasila antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan , nasionalisme ekonomi , demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan , dan keadilan.
Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu :
1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.
2. Sistem Ekonomi Terpusat Pada sistem ekonomi ini, pemerintah bertindak sangat aktif, segala kebutuhan hidup termasuk keamanan dan pertahanan direncanakan oleh pemerintah secara terpusat. Pelaksanaan dilakukan oleh daerah-daerah di bawah satu komando dari pusat.
Dengan demikian, masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi, semuanya diatur oleh pemerintah secara terpusat. Kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dibatasi sehingga inisiatif perorangan tidak dapat berkembang.
Pada umumnya sistem ekonomi terpusat ini diterapkan pada negara-negara yang menganut paham komunis. Namun karena kurang sesuai dengan aspirasi rakyat, akhir-akhir ini sudah ditinggalkan.
Pada umumnya sistem ekonomi terpusat ini diterapkan pada negara-negara yang menganut paham komunis. Namun karena kurang sesuai dengan aspirasi rakyat, akhir-akhir ini sudah ditinggalkan.
Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :
1. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah
2. Hak milik perorangan tidak diakui
3. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian
4. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah
Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat :
1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya
2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar
3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga
4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan
5. Jarang terjadi krisis ekonomi
3. Sistem Ekonomi Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas dan lain sebagainya.
Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.
Ciri-ciri sistem ekonomi Sosialis
· Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
- Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka.
- Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
· Peran pemerintah sangat kuat
- Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.
- Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
· Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi
- Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis)
- Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).
4. Sistem Ekonomi Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.
Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.
Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalis :
· Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi.
Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
· Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
Pasar berfungsi memberikan “signal” kepda produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba.
· Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri.
5. Sistem Ekonomi Campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut.
Ciri-ciri sistem ekonomi campuran :
· Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasata
· Transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campuran tangan pemerintah
· Ada persaingan serta masih ada control dari pemerintah
Kebaikan sistem ekonomi campuran
· Kebebasan berusaha
· Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas
· Lebih mementingkan umum dari pada pribadi
Kelemahan sistem ekonomi campuran
· Beban pemerintah berat dari pada beban swasta
· Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan
Sulit menentukan batas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta “ Sistem ekonomi campuran banyak dianut oleh Negara berkembang”.
6. Pengertian Ekonomi Menurut Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam pengertian masa kini, ekonomi ialah satu pengkajian berkenaan dengan kelakuan manusia dalam menggunakan sumber-sumber untuk memenuhi keperluan mereka.Dalam pengertian Islam pula, ekonomi ialah satu sains sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah sebahagian daripada asas kepada masyarakat dan negara Islam. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan dan pada kedua-dua asas inilah terhubung jalin sistem sosial Islam.
Asas-asas Sistem Ekonomi Islam
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qasas: 77).
C. Pelaku Ekonomi dalam Sistem Ekonomi Indonesia
- BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) :
Badan Usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dari Negara.
· TUJUAN PEMERINTAH MENDIRIKAN SEBUAH BUMN
1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Menjadi salah satu sumber penerimaan negara
3. Mencegah terjadinya monopoli oleh swasta
4. Memperluas lapangan kerja
· BENTUK BUMN
1. Perusahaan Jawatan (PERJAN) : Perusahaan negara yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara dan merupakan bagian dari suatu departemen. Usahanya bersifat pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ciri-ciri perjan :
ü Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat
ü Pemimpin dan karyawannta ditunjuk/diangkat oleh menteri dan berstatus PNS
ü Mendapat fasilitas dari negara
ü Perusahaan ini di bawah suatu departemen dan bertanggung jawab pada menteri
ü Seluruh modal dari APBN
2. Perusahaan Umum (Perum) : Perusahaan Negara yang seluruh modalnya dari negara yang telah dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan utama pendirian Perum ialah memberikan pelayanan kepada kepentingan umum sekaligus untuk meraih keuntungan.
Ciriciri dari BUMN yang berbentuk Perum :
ü Bertujuan melayani kepentinan umum yang vital tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan.
ü Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan.
ü Pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau pegawai negeri.
ü Perum berada di bawah pimpinan dewan direksi.
3. Persero : Perusahaan negara yang bentuk kepemilikannya berupa saham dan sebagian kecil saham tersebut boleh dijual kepada pihak swasta (< 50 %). Tujuan dari Persero ini adalah untuk meraih keuntungan.
Ciri-ciri BUMN yang berbentuk persero :
ü Bertujuan mencari keuntungan (non public utility)
ü Modal sebagian besar dimiliki oleh pemerintah
ü Dipimpin oleh dewan direksi
ü Tidak mendapat fasilitas negara
ü Pemimpin dan karyawan berstatus karyawan swasta.
PERUSAHAAN DAERAH : Perusahaan yang modalnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah.
- BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS)
Badan Usaha yang modalnya berasal dari perseorangan ataupun kelompok masyarakat.
· BENTUK BUMS
1. Badan Usaha/perusahaan Perseorangan : Badan usaha yang didirikan dan dikelola secara perorangan/seorang diri
2. Firma (Fa) : Badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih
3. Persekutuan Komanditer (CV) : Persekutuan antara dua orang atau lebih yang keanggotaannya ada yang bertanggung jawab tidak terbatas (persero) dan ada yang terbatas (komanditer)
4. Perseroan Terbatas (PT) : Perusahaan yang terdiri dua orang atau lebih dengan kepemilikan modalnya berupa saham-saham.
- KOPERASI
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
D. Peran Pemerintah dalam Perekonomian
· PELAKU KEGIATAN EKONOMI
Produsen => Mendirikan BUMN
Distributor => Mendirikan BULOG, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
Konsumen => Membeli barang dan jasa untuk menjalankan roda pemerintahan
· PENGATUR KEGIATAN EKONOMI
Secara Langsung :
Kebijakan Moneter => Bidang Keuangan
Politik Diskonto
Operasi Pasar Terbuka
Kebijakan Cadangan Kas
Kebijakan Kredit Selektif
Kebijakan Fiskal => Kebijakan Pada Bidang Perpajakan
Secara Tidak Langsung :
Himbauan/Anjuran
E. Berbagai Kebijakan Pemerintah dalam Perekonomian Indonesia
Jika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang akan terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bersemangat.
Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia.
Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. Banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. Sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. Meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
Contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. Katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. Hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi. Kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh pemerintah.
Mari kita mengingat sedikit kejadian pada akhir tahun 1997 saat terjadi krisis moneter di Indonesia. Pada saat itu nasabah berduyun-duyun mengambil uang di bank (fenomena bank rush) karena takut bank tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengembalikan tabungan mereka. Untuk mengatasi masalah ini bank-bank umum diberi pinjaman dari Bank Indonesia yang disebut Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI).
Pada saat itu memang seluruh tabungan dijamin oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah juga harus mengambil tindakan saat terjadi fenomena tadi.
Seharusnya saat suatu perusahaan (termasuk bank umum) kekurangan modal pemilik harus menambah modalnya pada perusahaan tersebut. Ini berlaku pada umum dan pemerintah. Jika pemerintah kekurangan dana, pemerintah bisa menambah dana dengan menjual saham yang dimiliki pemerintah. Perlu diingat, ada beberapa perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.
Kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. Selain dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia. Biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. Maka dari itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya investasi ikut turun. Dari sini, diharapkan investasi meningkat.
Kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan internasional dengan mengendalikan tarif ekspor impor. Jika tarif impor naik, dorongan untuk impor berkurang. jika tarif impor turun, dorongan untuk impor bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah.
Satu lagi kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah kebijakan sektoral. Kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari sembilan sektor perekonomian di Indonesia. Misalnya, di sektor pertanian pemerintah memberikan subsidi pupuk. Subsidi ini diberikan agar harga pupuk murah. Dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. Contoh lainnya adalah kebijakan di sektor industri. Di sektor ini pemerintah membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus digunakan untuk pendirian industri. Misalnya, kawasan industri Cilacap. Kawasan ini mempunyai hak khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi di sana.
III. KESIMPULAN
Perekonomian Indonesia memang naik turun. Sudah seharusnya antara masyarakat dan pemerintah atau siapapun dia, ikut bekerjasama dan berupaya untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah perekonomian di Indonesia. Karena sebenarnya secara keseluruhan tiap-tiap pribadi memiliki peran dalam perekonomian suatu negara. Banyak faktor-faktor yang berpengaruh, baik dalam sistem yang digunakan ataupun perekonomian itu sendiri.
Perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.
Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara–negara eropa barat yang berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis. Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan Indonesia.
Berikut adalah Kriteria Kemajuan Ekonomi
a. Bagi negara-negara maju/ industri
1) Tingkat pendapatan per kapita
2) Distribusi pendapatan nasional
3) Tingkat inflasi
4) Tingkat pengangguran
Sejauh yang merupakan obyek perhatian adalah ekonomi negara-negara yang masih berkembang maka perlu diperhatikan beberapa aspek lagi (B.S. Mulana, 1983).
b. Bagi negara-negara sedang berkembang
- Kriteria yang bersifat struktural:
1) Tingkat pendapatan per kapita
2) Distribusi pendapatan nasional
3) Peranan sektor industri/ mfanufakturing dan jasa
4) Keterpaduan antar industri, antar sektor ekonomi, dan antar daerah
- Kriteria yang bersifat tahunan :
5) Tingkat inflasi
6) Tingkat pengangguran
- Yang diinginkann negara-negara sedang berkembang adalah keadaan yang dapat dan telah mengalami proses yang membawa perubahan-perubahan struktural yang berarti. Maka dalam kriteria struktural ditambah besarnya peranan sektor-sektor non pertanian/ non iekstraktif dalam GNP atau GDP, besarnya peranan sektor industri dan jasa (manufakturing) dalam ekspor, tingginya tingkat keterpaduan secacara vertikal dalam sektor industri, serta tingkat keterpaduan antara sektor dan antar daerah dalam ekonomi (B.S. Muljana, 1983).
- Untuk menilai kesuksesan suatu Pelita di Indonesia lazim di pergunakan kriteria tingkat pertumbuhan ekonoi dan tingkat pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan (dua logos dari Trilogi Pembangunan).
SOURCE :
